ANALISA HUKUM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

HK022

JUDUL :

ANALISA HUKUM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG 

" Dewasa ini teknologi di bidang industri pengangkutan baik darat, laut maupun udara berkembang dengan pesat. Di Indonesia pun penggunaan hasil-hasil produksi teknologi yang tinggi dibidang alat angkut pesat sekali, meskipun yang menikmati hasil produksi tersebut baru sebhagian golongan masyarakat saaja. Produksi kendaraan bermotor saat ini tidak terbilang jumlahnya disebabkan persaingan harga dan kualitas kendaraan pribadi dan alat angkut penumpang umum, baik yang melalui darat, laut maupun udara, dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya yang merupakan dampak lain yang harus dipeerhitungkan dari segi ekonomi. "

EKSISTENSI GRASI HUKUM PIDANA

HK021

JUDUL :

EKSISTENSI GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

" Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.  Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (rechstsaat) dibuktikan dari ketentuan dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Ide negara hukum, terkait dengan konsep the rule of law dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey. Tiga ciri penting setiap negara hukum atau yang disebutnya dengan istilah the rule of law oleh A.V. Dicey, yaitu: 1) supremacy of law; 2) equality before the law; 3) due process of law. "

TINJAUAN PENAHANAN ATAS AUNG SAN SUU KYI

HK019

JUDUL :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENAHANAN ATAS AUNG SAN SUU KYI OLEH PEMERINTAH MYANMAR MENURUT INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS

" Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak dia lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. HAM tidak dapat dialihkan dari satu orang kepada orang lain, selain itu HAM bersifat universal yang artinya berlaku di mana saja dan kapan saja. "

PERAN DPR PENGANGKATAN DUTA BESAR

HK017

JUDUL :

PERAN DPR DALAM PENGANGKATAN DUTA BESAR RI SETELAH PERUBAHAN UUD 1945

" Suasana perpolitikan nasional pasca tumbangnya rezim orde baru Suharto, disambut oleh semua kalangan sebagai masa kebebasan dan berekpresi. Keadaan ini semakin bertambah seiring dengan dilakuakannya perubahan terhadap UUD 1945 yang di anggap turut melindungi kekuasaan otoriter tersebut selama 32 tahun dan kerap melahirkan kekuasaan tanpa batas. "

TINJAUAN YURIDIS

HK016

JUDUL :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS UU NO. 22 TAHUN 2004 

" Dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia di bentuk sebuah Komisi Yudisial agar warga masyarakat diluar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana ketentuan yuridis wewenang pengawasan Hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam UU No.22 Tahun 2004? Bagaimana ketentuan yuridis wewenang pengawasan Hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006. "

PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA

HK015

JUDUL :

TINJAUAN TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN DAN IMPLIKASI YURIDISNYA TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI

" Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum dari pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan, dalam hal ini di Pengadilan Negeri Kelas IA Surakarta serta mengetahui bagaimana implikasi yuridis dari pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatan alat bukti. "

PERANAN VISUM ET REPERTUM

HK014

JUDUL :

PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN

" Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (materiile waarheid) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. "

TINJAUAN YURIDIS PIDANA PHEDOFILIA

HK013

JUDUL :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PHEDOFILIA

" Permasalahan yang sangat penting kiranya untuk membahas tentang Hak Asasi manusia (HAM) pada segala aspek kehidupan, khususnya adalah perlindungan terhadap anak di Indonesia. Masalahnya perlindungan anak baru menjadi perhatian masyarakat Indonesia pada kurun waktu tahun 1990an, setelah secara intensif berbagai bentuk kekerasan terhadap anak di Indonesia diangkat kepermukaan oleh berbagai kalangan. Fenomena serupa muncul pula diberbagai kawasan Asia lainnya, seperti di Thailand, Vietnam dan Philipina, sehingga dengan cepat isu ini menjadi regional bahkan global yang memberikan inspirasi kepada masyarakat dunia tentang pentingnya permasalahan ini. "

MONOPOLI

HK012

JUDUL :

MONOPOLI

" Hukum antimonopoli merupakan salah satu regulasi yang mengatur tata cara persaingan usaha di Indonesia. Hukum antimonopoli dimaksudkan agar persaingan usaha di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan wajar yang dijalankan oleh para pelaku usaha serta menciptakan suatu keseimbangan dan persaingan usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha. Dalam perkembangannya, hukum antimonopoli sangat berkaitan erat dengan prinsip prinsip dasar ekonomi. Hal tersebut dikarenakan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahannya, dipastikan membawa dampak ekonomi, baik dampak dalam ruang lingkup ekonomi mikro maupun dampak dalam ruang lingkup ekonomi makro. Oleh karena itu regulasi yang telah dibuat, tidak semata - mata melihat dari segi hukumnya saja, melainkan harus juga dilihat dari segi ekonomi demi keberlangsungan kegiatan usaha di Indonesia."

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA STATUS PEKERJA

HK011

JUDUL :

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA TERHADAP STATUS PEKERJA WAKTU TERTENTU SETELAH KENAIKAN UPAH 

" PT.Karya Bina Bersama adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan ekspor maupun impor produk-produk karet dan telah beroperasi selama 10 tahun. PT.Karya Bina Bersama mempunyai pekerja yang berstatus pekerja waktu tidak tertentu dan juga pekerja waktu tidak tertentu. Para pekerja waktu tertentu menuntut kenaikan upah pada pengusaha karena penghasilan pekerja tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pekerja yang disebabkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Setelah pengusaha menaikkan upah para pekerja waktu tertentu, dilakukan perbaruan perjanjian kerja pada para pekerja sebelum berakhir perjanjian kerja tersebut. Bagaimana perubahan perjanjian kerja terhadap pekerja waktu tertentu setelah kenaikan upah? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dari hasil wawancara penulis, diketahui bahwa pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu PT. Karya Bina Bersama tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena belum berakhirnya perjanjian kerja yang lama. Dan menurut ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seharusnya para pekerja waktu tertentu PT. Karya Bina Bersama berubah status menjadi pekerja waktu tidak tertentu. Sebaiknya PT. Karya Bina Bersama tidak membuat perjanjian kerja waktu tertentu yang baru, meskipun dinaikkan upah pokok para pekerjanya. Perjanjian kerja waktu tertentu baru dapat diperbarui setelah melewati 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja yang lama. "

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MALAM

HK010

JUDUL :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PADA MALAM HARI DI JUST MINIMARKET BATAM

" Negara Indonesia merupakan Negara yang sedang giat-giatnya membangun untuk meningkatkan pembangunan di segala sektor dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Melihat realitas tersebut keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat vital dalam pelaksanaan tujuan pembangunan nasional, untuk itu perlindungan terhadap tenaga kerja di maksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja. "

PERLINDUNGAN/JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

HK008

JUDUL :

MENCIPTAKAN PERLINDUNGAN / JAMINAN SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN KERJA

" Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan dan dituntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif bersama pengusaha dalam upaya menuju perbaikan dan peningkatan taraf hidup bangsa dengan jalan meningkatkan produksi dan produktifitas kerja. "

PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT

HK007

JUDUL :

PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT  DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN KATEMAN INHIL

"Adanya aturan hukum mengenai pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan dalam suatu perjanjian kredit bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak dalam memanfaatkan tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagai jaminan kredit. Untuk itu, praktik pengikatan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan dalam kegiatan dalam kegiatan perbankan hendaknya dapat pula dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UUHT. Permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai tata cara pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan pada PD BPR BKK Tengaran, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan beserta cara mengatasinya."

Penentuan Pencipta Atas Lagu

HK006

JUDUL :

Penentuan Pencipta Atas Lagu “23 Juli” dan Penyelesaian Sengketanya (Studi Kasus Sengketa Antara Pihak Thomas “Gigi” dan DJ. Riri melawan PT. Rapi Films)

" Suatu hasil karya kreatif yang akan memperkaya kehidupan manusia akan dapat menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkannya. Apabila si pencipta karya-karya tersebut tidak diakui sebagai pencipta atau tidak dihargai, karya-karya tersebut mungkin tidak akan pernah diciptakan sama sekali. "

EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH DALAM KKN

HK004

JUDUL :

EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMKORATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

" Seiring dengan dilaksanakannya program otonomi daerah, pada umumnya masyarakat mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan dalam bentuk peningkatan mutu pelayanan masyarakat, partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pengambilan kebijakan publik, yang sejauh ini hal tersebut kurang mendapat perhatian dari pemerintahan pusat. Namun kenyataannya sejak diterapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sejak Januari 2001, belum menunjukkan perkembangan yang signifikan bagi pemenuhan harapan masyarakat tersebut. "

PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN PNS

HK003

JUDUL :
PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UU NO. 43 TAHUN 1999 DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG

"Pengawasan aparatur negara menuju kepada administrasi yang sempurna sangat tergantung pada kualitas dan profesionalisme pegawai negeri itu sendiri. Undang – Undang No. 43 tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian memberikan jaminan kedudukan serta kepastian hukum bagi pegawai negeri untuk mengatur dan menyusun aparatur yang bersih dan berwibawa."

WEBSITE SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA

HK002

JUDUL :
KODE SUMBER (SOURCE CODE) WEBSITE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA (STUDI KASUS WEBSITE VENUS.NET)

"Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan
peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius
terhadap kedaulatan setiap Negara. Upaya penanggulangan
tindak pidana terorisme diwujudkan pemerintah dengan
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh DPR
menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Diperlukannya
undang-undang ini karena pemerintah menyadari tindak pidana
terorisme merupakan suatu tindak pidana yang luar biasa
(extraordinary crime), sehingga membutuhkan penanganan yang
luar biasa juga (extraordinary measures). Dalam beberapa
kasus, penguasaan terhadap teknologi sering kali
disalahgunakan untuk melakukan suatu kejahatan. Diantara
ragam kejahatan menggunakan teknologi, terdapat didalamnya
suatu bentuk kejahatan terorisme baru, yaitu
cyberterrorism. Penanganan Cyberterrorism berbeda dengan
penanganan terorisme konvensional. Salah satu perbedaannya
adalah penggunaan alat bukti berupa informasi elektronik.
Bagaimana pengaturan penggunaan alat bukti berupa informasi
elektronik dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia? Dapatkah
sebuah kode sumber website dijadikan alat bukti di
persidangan Tindak Pidana Terorisme? Bagaimana dalam
prakteknya penerapan ketentuan Hukum Acara Pidana Terhadap
Informasi Elektronik (Source Code Website) di dalam
Peristiwa Tindak Pidana Terorisme pada Kasus Website
Anshar.net? Penggunaan alat bukti berupa informasi
elektronik telah diakomodir oleh Pasal 27 Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme. Terkait hal tersebut diperlukan adanya Standar
Operasional Prosedur dalam perolehan alat bukti berupa
informasi elektronik tersebut. "

IMPLEMENTASI PERDA

HK001

JUDUL :
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALU YANG BERORIENTASI BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui apakah peraturn daerah khususnya pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah kota palu telah memenuhi kriteria pembuatan peraturan daerah yang baik. Dengan melihat asas-asas pembuatan peraturan daerah mulai dari tahap persiapan penyusunan draf rancangan peraturan daerah sampai dengan pengesahan dan pengundangan dalam lembaran daerah kota Palu. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah kajian normatif dengan penekanam pada pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan . Hasil penelitian (pengkajian) menunjukkan bahwa peraturan daerah kota Palu pada umumnya disusun berdasarkan visi misi pemerintah daerah tanpa didahului penyusunan naskah akademik dan masyrakat tidak terlibat secara langsung dalam penyusunan draf rancangan peraturan daerah. Khusunya yang berkaitan dengan Pajak atau Reribusi dimana yang menjadi subjek/objek pungutan adalah masyarakat , sehingga peraturan daerah yang disusun belum sepenuhnya mengacu pada asas-asa pembuatan peraturan daerahyang baik . Oleh sebab itu maka ada beberapa peraturan daerah Kota Palu yang telah dibatalkan oleh pemerintah pusat. "